Kabar Desa

Semarak Sedekah Bumi Desa Sukosono 2016

Pelepasan festival oleh perwakilan petinggi

 SukosonoTradisi  adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu desa, wilayah, ataupun negara. Hal yang paling mendasar  dari tradisi yaitu adanya informasi yang di teruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan punah.

            Masyarakat jawa memang terkenal dengan beragam jenis tradisi atau budaya yang ada di dalamnya. Baik tradisi cultural yang semuanya ada dalam tradisi atau budaya jawa tanpa terkecuali. Dari beragam macamnya tradisi yang ada di masyarakat jawa, hingga sangat sulit untuk mendeteksi serta menjelaskan secara rinci terkait dengan jumlah trasi kebudayaan yang ada dalam masyarakat jawa tersebut. Salah satu tradisi masyarakat jawa yang hingga sampai sekarang masih tetap eksis dilaksanakan dan sudah mendarah daging serta menjadi rutinitas bagi masyarakat jawa pada setiap tahunnya adalah sedekah bumi atau biasa dikenal dengan kabumi. Tradisi sedekah bumi ini, merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di pulau jawa yang sudah berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang orang jawa jaman dahulu. Ritual sedekah bumi atau kabumi  ini biasanya dilakukan oleh mereka pada masyarakat jawa yang berpotensi sebagai petani, nelayan yang menggantungkan hidup keluarga dan sanak saudara atau sanak keluarga mereka dari mengais riski dari memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi.
        Ritual sedekah bumi di Desa Sukosono, kecamatan kedung kabupaten Jepara berjalan lancar dan sukses. Rangkaian acara di mulai pada hari selasa (23/08), di mulai dengan ritual penyembelian hewan (sapi) untuk dimakan oleh seluruh warga dan tamu, dan acara di buka dengan acara khotmil qur’an oleh para hafidz gdan hafizdah desa sukosono yang dilaksakan dibalai desa. Kemudian dilanjut acara ziarah waliyullah ke punden desa sukosono, yang bertempat di makam mbah datuk singaraja yang diikuti oleh perangkat, panitia dan warga desa sukosono. Dilanjut malamnya tasyakuran warga yang bertempat di balaidesa, yang di hadiri tokoh – tokoh, sesepuh -sesepuh desa dan warga desa sukosono. Acara berlangsung khusuk dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Salah satu warga mengatakan ” kegiatan syukuran ini berlangsung setiap tahunya, yang berguna untuk menyelameti desa dan di jauhkan dari mala bahaya “, ujar salah satu warga.
Setelah acara tasyakuran selesai, dilanjukan terbang telon oleh warga setempat.
     Hari Rabu (24/08/2016), kegiatan di lanjut dengan donor darah yang yang bertempat di sebelah selatan balai desa, di rumah bapak purnomo lebih tepatnya. Kemudian acara di lanjut dengan jamuan agung yang dihadiri guru – guru  sedesa sukosono dan instansi – instansi yang berada di kecamatan kedung. Jamuan agung juga di hadiri oleh bapak camat kedung beserta rombongan dari kecamatan. Dan dengan berjalanya waktu dilanjutkan dengan di mulaianya pagelaran wayang dan juga kirab tumpeng, festival egrang dan kitiran.
 Festival ini pertama kali dilaksanakan di desa sukosono yang untuk memeriahkan sedekah bumi desa sukosono 2016. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan antusias warga, siswa-siswi , pemuda yang sangat luar biasa membanjiri sejalan balai desa yang terpusat di balai desa sukosono. Panitia mengatakan, ” ini adalah kegiatan yang pertama kali di laksanakan, dan sungguh tidak kami sangka antusias peserta yang sangat luar biasa ini patut kami beri aprisiasi, dan kami berharap acara festival budaya ini akan terus kami laksanakan setiap tahunya“. Ujar panitia pelaksana.
       Setelah festival di lanjutakan Kenduri desa oleh perangkat, panitia, dan warga sekitar. kemudian malanya di lanjut penyerahan  hadiah utama yang diserahkan langsung oleh bapak Pj. Petinggi (Suhato) desa sukosono. Dan setelah itu dilanjut pagelaran wayang kembali, semalam suntuk. (sumber:pemudadesasukosono)
 
Pembawa bendera merah putih dalam SBSF

peserta ekstrim dengan membawa ular
tumpeng dari Rt 09 / Rw 03

peserta egrang

Peserta terbangan

peserta kitiran dari mi sultan fattah
barisan depan sbsf

antusias warga rt 09

suasana sebelum pemberangkatan
Peserta egrang

Antusias peserta

Peserta Dramband

Antusias peserta

loyalitas peserta
loyalitas peserta

jamuan agung dari kecamatan
bapak camat kedung beserta rombongan dalam jamuan agung

suasana sebelum pemberangkatan
peserta festival dari yayasan sultan fattah

suasana sebelum pemberangkatan
penyerahan hadiah oleh bapak Pj. Petinggi (Suharto)

suasana di dapur oleh ibu PKK

suasana di dapur oleh ibu PKK

tamu Jamuan agung

tasyakuaran warga
terbang telon oleh warga
pendaftaran donor darah

pemeriksaan donor darah

pagelaran wayang

pagelaran wayang
pagelaran wayang

warga memadati balaidesa dalam pagelaran wayang

Desa Sukosono Mulai Berbenah dengan adanya Dana Desa

Pembangunan Jln. Lapangan Jaten Desa Sukosono

Setelah dikucurkannya dana desa (DD) beberapa waktu lalu,  desa – desa sekarang ini terlihat sibuk membangun infrastruktur melalui dana desa tersebut. salah satu  desa sukosono yaitu Rt. 30 / 31  jln. lapangan sepak bola sukosono jaten ke utara sudah  mulai melakukan pembangunan jalan.
Pada Rt tersebut mendapatkan alokasi dana dari dana desa sebesar Rp. 60.000.000 yang digunakan untuk pembangunan rabat beton. Pembangunan untuk jilid 1 harus selesai sebelum pemilihan petinggi , dan untuk jilid 2 akan di kucurkan setelah pemilihan petinggi serentak yang ada di jepara.

Salah satu pemuda desa sukosono, mengungkapkan bagaimana mereka sangat bersyukur dengan adanya dana desa tersebut. Diakui dia, dengan dana desa, geliat pembangunan semakin cepat, dan desa semakin terlihat lebih baik. Terlebih, dia menambahkan jika saling bekerjasama dan gotong royong dari semua pihak pemuda maupun masyarakat untuk ikut berpartisispasi. Dan juga  para pekerja  melibatkan masyarakat setempat. “Dengan dilibatkannya masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan ini, sangat berdampak positif untuk mengurangi angka pengangguran. Termasuk, masyarakat setempat yang membangun merasa memiliki karena manfaat dari pembangunan adalah untuk masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.

Menteri Marwan Minta Santri Ikut Awasi Dana Desa

Marwan Ja’far

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta para santri turut mengawasi penggunaan dana desa. Di hadapan santri Pondok Pesantren Dar Al Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat, Marwan menuturkan dana tersebut telah dinaikkan hingga 125 persen pada tahun ini.

Tahun lalu, pemerintah memberikan dana desa sekitar Rp 300 juta per desa. Angka tersebut tahun ini naik menjadi Rp 600-800 juta per desa. “Kenaikan tersebut bukti pemerintah memprioritaskan desa,” kata Marwan dalam keterangan resminya, Ahad, 29 Mei 2016.

Menteri Marwan menambahkan, dana desa akan digunakan untuk tiga hal. Pertama, pembangunan infrastruktur desa, semisal irigasi desa, talud, dan drainase. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti posyandu dan pendidikan anak usia dini (PAUD). “Ketiga, pengembangan kapasitas ekonomi desa,” tuturnya.

Dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan koperasi, peternakan, pertanian, dan badan usaha milik desa. Marwan menegaskan, dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor desa lain di luar tiga hal tersebut.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mengingatkan para santri akan bahaya narkoba. Sebab, barang haram tersebut bisa menyasar siapa pun tanpa pandang bulu. Sebagai musuh nyata, Marwan meminta para santri memerangi narkoba. Sebab, korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. “Ini salah satu bentuk perjuangan dan khidmat (pengabdian) bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya. (Sumber : nasional.tempo.co)

Dalam Sebulan, Dana Desa Telah Terserap Rp 16 Triliun

 

Ilustrasi mata uang rupiah

Jakarta – Penyerapan dana desa 2016 yang digelontorkan pada akhir Maret telah mencapai Rp 16 triliun, jauh melampaui penyerapan pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo mengatakan, pada akhir April, pihaknya mencatat penyerapan dana desa termin pertama telah mencapai Rp 14,7 triliun, dan data terakhir menyebutkan penyerapan telah mencapai Rp 16 triliun.

“Penyerapan tahun ini cukup cepat jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, baru beberapa ratus miliar saja,” ujarnya, Senin, 2 Mei 2016.

Budiarso berharap, penyerapan dana desa yang pesat itu bisa mendorong pembangunan infrastruktur di perdesaan. Selain itu, menurut dia, penyerapan yang cepat mesti diikuti dengan pelaporan penggunaan anggaran ke pemerintah daerah dan diteruskan ke Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan, dari hasil evaluasi penyaluran dana desa tahun lalu, masih ditemukan adanya daerah yang terlambat menyerap dana dan menumpuk di akhir tahun. Karena itu, dengan adanya penyaluran dua tahap pada tahun ini, masing-masing 60 persen dan 40 persen, diharapkan setiap desa mampu segera melakukan penyerapan.

“Kita harapkan desa lebih cepat terima dan segera dilaksanakan penyerapannya. Apalagi hingga akhir tahun tidak boleh menyisakan 30 persen,” katanya.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, dana desa bisa menyerap jutaan tenaga kerja berdasarkan asumsi bahwa 60 persen dari total dana desa tahun ini (Rp 28,14 triliun) digunakan untuk investasi pembangunan infrastruktur meski hanya bersifat sementara atau tiga bulan saja.

“Sementara itu, sekitar 30 persen atau setara dengan Rp 14,07 triliun dana desa akan digunakan untuk pengembangan ekonomi desa, dan sisanya 10 persen atau Rp 4,69 triliun disalurkan bagi pelayanan sosial dasar,” kata Ahmad.

Pihaknya memprediksi, dampak penyerapan tenaga kerja yang bersumber dari aktivitas perekonomian akibat penyaluran dana desa sama dengan dampak penyerapan tenaga kerja pada investasi asing dan domestik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Karena itu, kami memperkirakan kontribusi dana desa terhadap penyerapan tenaga kerja di bidang pembangunan infrastruktur bisa mencapai 1,8 juta orang dan di bidang pengembangan ekonomi sebesar 457.280 orang, sehingga totalnya bisa mencapai 2,3 juta jiwa tenaga kerja yang terserap,” ungkapnya.

Adapun dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan perkiraan PDB 2015 (Rp 11,227 triliun) ke 2016 sebesar 4,6 persen atau Rp 507,27 triliun sehingga PDB 2016 sebesar Rp 11,534 triliun, kontribusi dana desa terhadap PDB 2016 sebesar 0,9 persen dan terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama sebesar 0,041 persen. (Sumber : bisnis.tempo.co)

Sektor Infrastruktur Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016

Infrastruktur Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016

Jakarta – Pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desaagar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
“Sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD,” ujar Menteri Desa PDTT Marwan Jafar.
Menteri Marwan menambahkan, jika infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, maka dana desa dapat digunakan untukpemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Center). Dalam realisasinya, masyarakat berhak menentukan secara mandiri penggunaan dana desa sesuai dengan musyawarah desa (musdes) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPMD) Kemendesa PDTT Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah telah menyalurkan dana desa ke rekening kas umum daerah (RKUD) sejak akhir Maret lalu. Hingga Rabu (20/4), dana desa yang sudah tersalurkan sebesar 41 persen atau Rp 11,5 triliun. Dana sebesar itu disalurkan ke 179 kabupaten dari total 434 kabupaten di seluruh Indonesia.
“Masih ada kendala bagi beberapa daerah yang belum mendapatkan dana desa, diantaranya belum mengumpulkan Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. Sosialisasi, penguatan, pendalaman, dan pengetahuan untuk memaksimalkan penggunaan dana desa juga terus dilakukan pemerintah, ” ujar Erani.
Secara keseluruhan, Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2016 adalah Rp46,9 triliun. Dana Desa akan disalurkan dalam dua tahap periode, yakni di bulan Maret dan Agustus. Penyaluran dua tahap tersebut dilakukan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Payung hukum tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mekanisme Penyaluran Dana Desa 2016
Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 disebutkan bahwa Dana Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/ kota juga melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD baru dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah kabupaten/ kota telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: (1) Perda tentang APBD tahun 2016; (2) Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun 2015.
Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD juga baru dilakukan apabila pemerintah Desa telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut: (1) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2016; dan (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2015.


Untuk memastikan pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pemantauan dan asistensi kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota yang meliputi lima aspek penting yaitu: (a) Penerbitan Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; (b) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; (c) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana Desa tahun 2015; (d) Sisa Dana Desa tahun 2015; dan (e) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Untuk mendukung sosialisasi dan memperkuat pengawasan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah membentuk Satgas Desa. Satgas juga akan membantu identifikasi berbagai permasalahan yang menyumbat alokasi Dana Desa. Selain itu, Kemendesa PDTT juga membuka ruang bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pengaduan penyelewengan Dana Desa dengan menghubungi Call Center 1500040. ( Sumber : www.lemsaneg.go.id )

Tak Ingin Salah Gunakan Dana Desa, Belasan Kades Tanyakan Langsung ke Mendes

JAKARTA – Belasan Kepala Desa (Kades) mendatangi kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Kalibata Jakarta, Senin (25/7). Mereka menanyakan langsung tentang penggunaan dana desa, agar tak salah memilih pembangunan.

Ada banyak pertanyaan dalam pertemuan kades dengan Menteri Marwan tersebut. Raden Maryadinata, Kades Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor misalnya, ia mengaku bingung apakah dana desa dapat digunakan untuk pembangunan jalan berstatus kabupaten atau tidak. Pasalnya, jalan berstatus kabupaten di desa Cibodas dalam keadaan rusak parah.

“Kalau jalan dengan status jalan desa, sudah sangat terbantu dengan dana desa ini. Tapi 75 persen jalan di Kabupaten Bogor rusak parah, saya mengajukan ke Pemda untuk diperbaiki. Tapi saya melihat jalan berstatus kabupaten ini belum mengalami peningkatan, karena ini juga berpengaruh pada aktivitas warga,” ujarnya.

Tak hanya berkaitan dengan penggunaan dana desa, Kades juga meminta penjelasan tentang mekanisme penyaluran dana desa.  Seperti  disampaikan Amir hamzah, kades Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, yang meminta pemahaman tentang prosedur penyaluran dana desa.

“Karena di Kabupaten Tangerang dari 264 desa, baru 84 yang dana desanya sudah dicairkan. Sisanya masih belum,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Mendes PDTT, Marwan Jafar menjelaskan, bahwa penggunaan dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur harus bersifat padat karya, yang memiliki efek berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat desa.

“Kalau soal jalan, tupoksi kita hanya jalan desa. Kalau jalan berstatus jalan kabupaten ataupun provinsi, itu tugas daerah. Kalau ingin jalan kabupaten dibangun, ajukan ke kabupaten, jangan gunakan dana desa. dan ingat, dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor desa,” ujarnya di hadapan para Kades.

Soal mekanisme penyaluran dana desa Menteri Marwan juga menjelaskan, bahwa dana desa disalurkan melalui 2 termin, yakni termin pertama pada bulan Maret dan termin ke dua di Bulan Agustus 2016. Dana desa disalurkan dari rekening negara ke rekening daerah, yang kemudian disalurkan ke rekening desa.

“Untuk mendapatkan penyaluran dana desa syaratnya tidak sulit, laporan realisasi dana desa hanya cukup 2 lembar. Tebal-tebal tidak ada gunanya, yang penting penggunaannya tepat. Cuma kadang susahnya, kabupaten masih menggunakan pola-pola lama yang ribet dengan administrasi yang berbelit-belit,” ujarnya.

Menurutnya, kabupaten yang mempersulit desa dalam mendapatkan pencairan dana desa, tidak mengindahkan SKB3 Menteri. “Kita memang harus berhati-hati menggunakan dana desa ini, tapi jangan sampai itu menjadi penghambat,” tegasnya.

Terkait hal tersebut Menteri Marwan mengatakan, membuka lebar pintu kementerian bagi yang membutuhkan informasi terkait dana desa. Tidak hanya itu, ia juga mempersilahkan siapapun yang ingin mengetahui tentang transmigrasi, desa tertinggal dan sebagainya.

“Saya membuka lebar-lebar pintu kementerian bagi yang membutuhkan informasi dan penjelasan, silahkan,” ujarnya. (Sumber : www.kemendesa.go.id)

Perbaikan Jalan Antar Desa Tidak Boleh Gunakan Dana Desa

Aksi penanaman pohon pisang dijalan oleh warga

Aksi penanaman pohon pisang dari tiga desa yang menuntut perbaikan jalan poros desa nampaknya tidak bisa menggunakan Dana Desa (DD), sebab untuk pembangunan jalan antar desa tersebut wewenang dari team tekhnis Kabupaten Sampang. Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 tahun 2016 tentang penggunaan dana desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Sampang, Moh Amiruddin mengatakan, dana desa tidak mempunyai wewenang untuk pembangunan jalan poros desa, sedangkan yang mempunyai wewenang untuk pembangunan jalan tersebut yaitu PU Bina Marga Kabupaten Sampang.
“Untuk pembangunan jalan antar desa itu tidak bisa menggunakan dana desa, kalau antar dusun itu boleh karena pembangunan jalan antar desa itu wilayahnya team tekhnis kabupaten,” singkatnya saat ditemui BeritaLima.com, Rabu (13/07/2016).
Kemudian dia berharap pihak kecamatan dan kepala desa setempat menyampaikan pada warganya agar warga desa tidak salah kaprah terhadap penggunaan dana desa, dan itu sudah diatur dengan Perbub.
Sekedar diketahui, Tahapan pencairan dana desa (DD) di Kecamatan Kedungdung sudah 60 persen dan dari 18 desa yang ada satu desa yang masih belum melakukan tahapan pencairan. (Sumber : www.beritalima.com)

Menkeu Ingin Dana Desa Naik Jadi Rp 1 Miliar per Desa

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan laporan pandangan pemerintah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat

Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan usulan kerangka dasar ekonomi makro dan pokok-pokok tunjangan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017. Bambang menyampaikan rencana pemerintah untuk menaikkan anggaran dana desa.

“Dana desa akan ditingkatkan, rencananya sekitar Rp 1 miliar per desa di 2017,” ujar Bambang dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 14 Juli 2016.
Bambang menambahkan, pihaknya optimistis perekonomian Indonesia akan terus membaik di 2017. Diharapkan penerimaan negara dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi juga bisa meningkat.

Anggaran dana desa memang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun ini, dana desa mengalami kenaikan hingga 125 persen dari tahun lalu. Pemerintah memberikan dana desa sekitar Rp 300 juta per desa pada tahun lalu. Sedangkan, tahun ini meningkat hingga Rp 600-800 juta per desa.
 
 Dana desa tersebut antara lain untuk pembangunan infrastruktur desa seperti irigasi, talud, dan drainase. Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana desa seperti posyandu dan PAUD. Tak hanya itu, dana desa juga akan digunakan untuk pengembangan kapasitas ekonomi desa, seperti koperasi, peternakan desa, pertanian desa, dan BUMDesa. (Sumber : bisnis.tempo.co)